Serahkan Urusan Pada Ahlinya

Gegap gempita pemilu 9 April 2014 lalu telah lama usai. Hasil perhitungan final pun sudah dapat dinikmati. Para elit partai politik sudah saling kunjung sana-sini melakukan komunikasi politik. Mereka sudah mempersiapkan amunisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden bulan Juli mendatang. Lakon utama dari pertarungan Pilpres mendatang tak jauh dari partai dengan perolehan suara terbesar diantara partai lainnya. Posisi tiga besar pada Pileg 9 April kemarin ditempati oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan disusul Partai Gerindra.

Menurut Undang-Undang tentang penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah sarana yang disediakan untuk proses transisi kepemimpinan, baik itu di sektor eksekutif maupun legislatif. Melalui Pemilu rakyat bisa menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi wakil mereka dalam mengambil berbagai kebijakan yang menyangkut urusan orang banyak. Pemilu juga bisa sebagai sarana menghukum para wakil-wakil yang dirasa tidak bisa memenuhi ekspektasi rakyat, baik itu yang tersandung kasus korupsi maupun yang kinerjanya tidak tampak dan tidak bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

Berdasarkan data dari KPU menyebutkan ada 6.607 orang calon anggota legislatif untuk DPR RI yang akan memperebutkan 560 kursi dari 77 daerah pemilihan. (Kompas, 2014). Tentunya ini menjadi persaingan yang sangat ketat. Aroma persaingan tak hanya antar Partai Politik yang berpartisipasi, tetapi antar caleg dari satu partai pun saling bersaing satu sama lain. Hal ini dikarenakan semua bisa berpeluang lolos ke Senayan tanpa melihat nomer urut. Kompetisi yang seperti ini jika dilakukan dengan fair sangat baik bagi iklim demokrasi yang kita anut.

Semakin meningkatnya jumlah calon anggota legislatif yang bertarung menunjukkan bahwa banyak sekali yang berminat menjadi wakil rakyat. Entah apa motifnya yang jelas mereka merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Pemilu kini tak lagi menjadi monopoli orang-orang yang memang memiliki Track record dibidang politik. Mulai dari bintang film, pelawak, penyanyi, presenter, pemandu acara kuliner, hingga yang berlatar belakang sebagai pembalap pun tak ingin ketinggalan.

Hal ini adalah sebuah fenomena tersendiri yang memiliki sisi positif dan negatif bagi masa depan bangsa ini. Positifnya adalah semakin meningkatnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam upaya memajukan negeri ini, dengan semakin banyaknya yang mencalonkan diri otomatis membuat rakyat memiliki banyak alternatif pilihan ditengah kejenuhan dengan muka-muka lama yang tak kunjung menghadirkan perbaikan di negeri ini. Akan tetapi hal tersebut juga memiliki sisi negatifnya, salah satunya adalah dikhawatirkan orang-orang yang terpilih nanti tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengurusi urusan khalayak ramai di legislatif maupun eksekutif karena latar belakangnya yang sangat jauh dari dunia perpolitikan.

Tokoh-tokoh familiar seperti Ayu Azhari, Arzetti Bilbina, Eko Patrio, Akri Patrio, Hengky Kurniawan, Anang Hermansyah, Bondan Winarno, Rachel Maryam, Rieke Dyah Pitaloka, Mat Solar, Lucky Hakim, Ridho Rhoma, Angel Lelga hingga sosok pembalap macam Moreno Soeprapto pun ikut bertarung dalam pemilu legislatif 9 April lalu. Tak sedikit yang mengernyitkan dahi meremehkan mereka, bisakah mereka menjadi wakil rakyat? Sejauh mana pengetahuan mereka terkait politik?. Tetapi tidak ada yang bisa menghalangi keikutsertaan mereka dalam pemilu karena itu adalah hak mereka untuk dipilih dan memilih yang dijamin oleh undang-undang. Hanya saja bagi mereka yang telah memutuskan untuk terjun ke dunia politik untuk membekali dirinya dengan kemampuan dan tidak hanya menjadi pemanis parlemen belaka.

Melihat perkembangan terakhir yang menyebutkan ada beberapa politikus dari Partai Demokrat yang begitu familiar tidak berhasil lolos ke Senayan seperti Marzuki Alie, Achsanul Qosasy, Sutan Bhatoegana dari Demokrat. (Inilahcom, 2014). Ini sungguh ironis bila melihat fakta bahwa Marzuki Alie adalah Ketua DPR periode 2009-2014, sedangkan Sutan Bhatoegana adalah Ketua Komisi VII DPR RI. Disisi lain publik figur seperti Anang Hermansyah, Moreno Soeprapto melenggang mulus ke Senayan. Ya seperti itulah realitas yang terjadi saat ini di negeri yang bernama Indonesia.

Jika seorang public figure yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif hanya bermodal tingkat popularitasnya yang tinggi dan sangat dikenal masyarakat, maka sungguh akan sangat memprihatinkan sekali perjalanan karir politiknya. Bisa-bisa harapan rakyat kepadanya untuk bisa menyuarakan aspirasi hanyalah omong kosong belaka karena ketidakpahaman akan dunia legislasi. Sangat mungkin sekali ia hanya datang, duduk, diam, dan menjadi penonton serta menyerahkan keputusan kepada suara kebanyakan atau suara fraksi.

Bukan maksud meremehkan seorang public figure tidak akan bisa berbuat banyak di dunia legislatif. Sudah ada banyak contoh anggota legislatif yang berlatar belakang artis yang ternyata memiliki kemampuan dan sepak terjang yang tidak kalah dengan para politikus lainnya. Sebut saja Nurul Arifin, Tantowi Yahya, Miing Bagito, dan banyak lagi yang lainnya. Ini yang harus dijawab oleh para public figure atas keraguan publik akan kemampuannya berpolitik. Mereka harus mampu meyakinkan publik bahwa mereka juga bisa. Kalau tidak maka sungguh mereka telah menyianyiakan amanah yang telah diberikan oleh rakyat dan bukan tidak mungkin dalam Pemilu berikutnya mereka akan ditinggalkan pemilihnya.

Teringat sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jika amanah telah hilang (sudah tidak dipegang lagi dengan teguh), maka tunggulah saat kehancurannya. Ia bertanya: Yaa Rasulullah, bagaimana orang menghilangkan amanah itu?. Rasulullah menjawab: (Yaitu) apabila suatu urusan (amanah) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. (HR. Bukhari)

Jika melihat hadist diatas maka sungguhlah sangat mengerikan apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, sebuah kehancuran tinggallah menunggu waktu saja. Sederhananya bisa diumpamakan seperti menyerahkan kemudi pesawat terbang kepada seorang supir, bukan kepada seorang pilot yang sudah teruji mengemudikan pesawat sedangkan seorang supir hanya terbiasa mengemudikan mobil. Padahal pesawat dan mobil adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Coba bayangkan bagaimana sang supir mengendalikan pesawat? Bagaimana ia tinggal landas? Bagaimana ia mendaratkan pesawat? Karena ketidaktahuannya sangat mungkin sekali terjadi hal yang tidak diinginkan.

Menjadi anggota legislatif bukanlah urusan coba-coba apalagi aji mumpung. Menjadi anggota legislatif adalah urusan berat, tanggung jawabnya besar. Jika sudah memutuskan dan membulatkan tekad untuk terjun ke dunia politik maka ia juga harus melengkapi dirinya dengan kemampuan-kemampuan yang layaknya dimiliki oleh orang-orang yang duduk di parlemen. Dan itu dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dan rasa ingin belajar yang tinggi.

Sebagai rakyat yang memilih kita juga tidak boleh sembarangan memberikan dukungan. Kita harus benar melihat dari kapasitas dan kapabilitasnya, bukan hanya karena kita mengenalnya, karena dia masih ada hubungan saudara, karena dia teman kita. Suatu urusan apalagi menyangkut orang banyak haruslah diberikan kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Sebagaimana firman Allah dalam Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S: 4;58)

Allah telah tegas dan jelas memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Artinya berhak disini adalah menyerahkan kepada orang yang ahli dibidangnya dan telah memenuhi kriteria-kriteria yang harus dimiliki untuk urusan tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan kita menyerahkan suatu urusan kepada orang lain. Kita harus benar-benar memilah dan memilih mana yang memang pantas dan berkompeten. Bukan hanya karena kedekatan emosional apalagi hanya karena materi semata (Naudzubillahimindzalik).

Pemilu legislatif sudah berlalu dan hasilnya juga telah kita dapatkan. Dengan hasil tersebut kita do’akan akan mendatangkan keberkahan bagi negeri ini dan orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar berkompeten dan memang layak untuk mengemban amanah untuk lima tahun mendatang. Pemilu Presiden sudah didepan mata, saatnya kita memilih pemimpin. Pilihlah sosok pemimpin yang bisa amanah, bisa membimbing kita rakyatnya kejalan kebaikan, pilihlah pemimpin yang bisa menghadirkan ridho Allah kepada negeri ini. Ingat, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Selamat memilih!

 

(Ahmad Ribby | 2014)

(Humas KAMMI Daerah Malang)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: